Pekan Keempat Maret 2017

24 maret 2017

Kategori : IR Weekly Review


  • MAKRO
    • Gubernur Bank Sentral Jepang (BoJ), Haruhiko Kuroda, mengatakan tidak ada alasan untuk menarik stimulus moneter saat ini. Terlebih lagi, inflasi masih jauh dari target dua persen. Dalam pidatonya di event Reuters Newsmaker pada hari Jumat (24/Mar) ini, Kuroda juga menepis anggapan pasar finansial bahwa dalam beberapa sektor di masa depan nanti, BoJ akan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan suku bunga jangka panjang di bawah kerangka Yield Curve Control yang sedang dijalankannya saat ini. "Sementara sejumlah peningkatan terjadi dalam perekonomian dan perkembangan inflasi, tetapi jalan kami untuk mencapai inflasi sesuai target memang masih jauh," aku Kuroda dalam pidatonya di Reuters Newsmaker event. Kuroda menambahkan bahwa BoJ tidak akan menaikkan target yield obligasi hanya karena suku bunga jangka panjang negara-negara lain sedang dinaikkan. Dengan demikian, asumsi pasar yang meyakini BoJ akan "ikut-ikutan" menghentikan stimulus pun memudar oleh pernyataan tersebut.

    • Bank sentral AS Federal Reserve atau the Fed dipandang memiliki ruang untuk menaikkan suku bunga acuan Fed Fund Rate (FFR) sebanyak dua kali pada tahun 2017 ini. Hal ini sejalan dengan perekonomian yang mengarah menuju serapan tenaga kerja penuh. Pandangan itu diungkapkan oleh Mantan Presiden The Fed Atlanta Dennis Lockhart. "Komite (FOMC) cukup optimistis tentang outlook dalam setidaknya jangka menengah dan ini akan mengarah kepada berlanjutnya laju pertumbuhan secara moderat," ujar Lockhart seperti dikutip dari Bloomberg, Selasa (28/3/2017). The Fed menaikkan FFR sebesar 25 basis poin menjadi kisaran 0,75 hingga 1 persen. Selain itu, The Fed juga merilis proyeksi kuartalannya, yang menyebut bahwa The Fed mengekspektasikan kenaikan FFR sebanyak dua kali lagi pada tahun ini. Menurut Lockhart, dengan tingkat pengangguran AS yang saat ini mencapai 4,7 persen, maka ekonomi AS dapat dikatakan dekat menuju serapan tenaga kerja penuh.

    • Ulasan :

      Ekonomi Jepang yang cukup lama stagnan, telah menunjukkan sinyal-sinyal kehidupan dalam beberapa bulan terakhir. Output ekspor dan pabrikannya memanfaatkan pemulihan permintaan ekonomi global. Para analis memperkirakan CPI (Consumer Price Index) Jepang akan naik perlahan-lahan namun stabil.

  • MIKRO
    • Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Satgas Waspada Investasi (Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi) menghentikan enam kegiatan penghimpunan dana masyarakat (kegiatan usaha/investasi) yang tidak memiliki izin alias bodong. “OJK dan Satgas Waspada Investasi akan terus mengejar dan menutup kegiatan investasi ilegal ini. Selama 2017 sudah 19 perusahaan yang kita temukan dan kita tutup,” ujar Direktur Kebijakan dan Dukungan Penyidikan OJK dan Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobin dalam keterangan resminya kepada SINDOnews di Jakarta, Minggu (26/3/2017). Menurutnya, keenam perusahaan tersebut melakukan kegiatan penghimpunan dana atau kegiatan usaha yang berpotensi merugikan masyarakat, dan diduga melanggar ketentuan yang berlaku.‎ "Sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat, Satgas Waspada Investasi menyatakan bahwa enam perusahaan harus segera menghentikan kegiatan usahanya sampai dengan memperoleh izin dari otoritas yang berwenang," tegas Tongam.

    • Bank Indonesia (BI) menetapkan peraturan terkait transaksi Sertifikat Deposito di pasar uang. Pengaturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 19/2/PBI/2017 tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang.  "PBI yang baru tersebut mengatur sejumlah aspek terkait Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di pasar uang, termasuk bahwa Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di pasar uang," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara dalam rilisnya, Jakarta, Kamis (23/3/2017). Hal ini ditetapkan untuk memitigasi potensi risiko sistemik dalam sistem keuangan, melalui penguatan aspek governance, kejelasan mekanisme transaksi, dan kewenangan pengawasan. PBI Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang mengatur mengenai beberapa aspek, antara lain kriteria Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di pasar uang, perizinan penerbit dan lembaga pendukung pasar Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di pasar uang, transaksi Sertifikat Deposito di pasar uang, serta pelaporan dan pengawasan transaksi Sertifikat Deposito di pasar uang.

    • Ulasan :

      Investasi semacam ini seringkali membuat masyarakat kehilangan dana besarnya dengan mudah. Selain pengawas yang bertugas untuk memeriksa perijinan dari perusahaan investasi tersebut, masyarakat juga diminta untuk dapat sadar dengan cara memiliki minimal sedikit pengetahuan mengenai investasi yang akan dijalankan.

  • PERBANKAN
    • Bank Mandiri menargetkan mendukung kredit sindikasi pembangunan tol mencapai Rp62 triliun di tahun 2017. Setidaknya ada tujuh proyek tol oleh Jasa Marga yang siap dikucurkan pendanaan, mulai dari pembebasan lahan hingga kontraktornya. SVP Corporate Banking Bank Mandiri Dikdik Yustandi mengatakan setidaknya terdapat tujuh rencana proyek tol dalam pipeline perseroan tahun 2017. Mulai dari rencana tol Semarang-Batang, Pandaan-Malang, Balikpapan-Samarinda, Manado-Bitung, jalan layang Cikampek, hingga proyek Trans Jatim Pasuruan. “Semuanya sedang diproses dengan nilai proyek sekitar Rp62 triliun totalnya atau sekitar 70% dari total proyek infrastruktur tol kami. Pembiayaannya ditargetkan terlaksana pada kuartal dua atau tiga tahun ini. Porsi kami di Jasa Marga mencapai 80%, sehingga kami dukung penuh,” ujar Dikdik dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (29/3/2017). Dia menambahkan pihaknya siap untuk memperkuat dukungan pada percepatan pembangunan proyek infrastruktur, demi meningkatkan konektivitas dan memangkas biaya pergerakan barang dan jasa. Untuk itu, perseroan menyalurkan pinjaman sindikasi bersama BCA senilai Rp1,87 Triliun yang akan digunakan untuk mempercepat proses pembebasan lahan ruas tol Semarang-Batang sepanjang 75 km.

    • Direktur Utama BTN Maryono mengatakan, selain memberikan fasilitas pembiayaan perumahan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan, Bank BTN juga memberikan kredit konstruksi atau fasilitas pembiayaan pembangunan perumahan dengan bunga yang kompetitif kepada para pengembang. Namun, sesuai dengan syarat dalam Permenaker Nomor 36 tahun 2016, hanya pengembang yang membangun rumah subsidi bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. "Fasilitas ini bisa memacu pengembang untuk lebih agresif membangun perumahan subsidi bagi peserta BPJS TK,” kata Maryono di Menara Jamsostek, Jakarta, Kamis (23/3/2017). Dengan kerja sama dengan BPJS TK, Bank BTN menegaskan komitmennya dalam memperluas akses pembiayaan perumahan terjangkau kepada seluruh sektor pekerja. Seperti yang diketahui, pada 24 Februari lalu, Bank BTN telah merilis KPR BTN Mikro untuk pekerja informal dengan plafon kredit maksimal Rp75 juta dengan tenor 20 tahun. KPR BTN Mikro menawarkan skema pembiayaan dengan besaran uang muka dan angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan pekerja. "Tahun ini, target KPR BTN Mikro mencapai Rp150 miliar, dengan membidik debitur yang bekerja sebagai petani, nelayan maupun pedagang," ujarnya.

    • Ulasan :

      Dapat dilihat bahwa Mandiri memiliki komitmen untuk mendukung sinergi antar BUMN pada program-program strategis Pemerintah, khususnya dalam percepatan penyediaan infrastruktur utama, dan hampir kesemua proyek tersebut direalisasikan secara sindikasi. Hal tersebut merupakan strategi untuk mengelola risiko dan menjaga kualitas pembiayaan Bank.

Disclaimer : Dokumen ini hanya bertujuan sebagai informasi dan diperoleh dari berbagai sumber yang terpercaya, namun bukan merupakan jaminan keakuratan atau kelengkapan dan tidak boleh diandalkan sepenuhnya. Kondisi diatas dapat berubah setiap saat. Dilarang untuk menulis ulang apapun tanpa ijin tertulis dari Bank Jatim.