Pekan Kedua Mei 2017

12 mei 2017

Kategori : IR Weekly Review


  • MAKRO
    • Bank Dunia menggelontorkan pembiayaan sebesar US$200 juta untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia memperluas program bantuan sosial. Program bantuan sosial tunai bersyarat tersebut, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), penguatan sistem bagi implementasi program, dan koordinasi yang lebih baik dengan program-program bantuan sosial pendukung lainnya. Pemerintah memutuskan meningkatkan jangkauan program dari 3,5 juta keluarga pada 2015 silam menjadi sebanyak 10 juta atau sekitar 15 persen dari total penduduk hingga akhir 2020 mendatang. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A Chaves mengatakan, perluasan PKH hingga 10 juta keluarga diharapkan dapat membantu mencapai target pemerintah mempercepat penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan.

    • Kunjungan bank sentral Filipina (Bangko Sentral ng Pilipinas) pada 3-4 Juni 2017 mendatang. Pertemuan itu akan membicarakan kesepakatan terkait kerangka integrasi perbankan di kawasan ASEAN (ASEAN Banking Integration Framework/ ABIF). "Kami sudah melakukan dengan Malaysia, sekarang kami gagas dengan Filipina," tutur Muliaman Rabu (10/5/2017). Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meneken kesepakatan dengan Bank Negara Malaysia terkait ABIF. Melalui kesepakatan tersebut, bank asal Indonesia yang ditunjuk sebagai Qualified ASEAN Bank (QAB) dapat memperoleh perlakuan yang sama dengan bank lokal ketika berekspansi ke negeri jiran tersebut.

    • Ulasan :

      Perbankan Indonesia juga harus mengantisipasi integrasi dengan internasional dengan memperkuat permodalan, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan efisiensi untuk dapat bersaing di tingkat regional maupun global.

  • MIKRO
    • Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan likuiditas perbankan yang tercermin dari rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) masih dalam kondisi baik. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad optimistis, kondisi likuiditas perbankan mampu menopang ekspansi kredit. "Besar LDR bergantung bank, tetapi secara keseluruhan masih punya ruangan yang cukup longgar," ujarnya, Senin (9/5/2017) malam. Muliaman mengungkapkan, hingga saat ini, OJK masih memperkirakan pertumbuhan kredit sepanjang tahun akan berada di kisaran 9 persen hingga 12 persen. Namun, untuk mencapai target tersebut, bank tidak bisa hanya mengandalkan dana pihak ketiga (DPK). Bank perlu melakukan diversifikasi pendanaan.

    • Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk kembali mempertahankan suku bunga penjaminan untuk periode 16 Mei 2017 hingga 14 September 2017. Adapun tingkat bunga penjaminan untuk simpanan rupiah di bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tetap sebesar 6,25 persen dan 8,75 persen. Sementara itu, tingkat bunga penjaminan untuk simpanan valuta asing (valas) di bank umum tetap sebesar 0,75 persen. "Tingkat bunga penjaminan dipandang masih sejalan dengan arah perkembangan terkini suku bunga simpanan perbankan yang stabil dan cenderung mengalami penurunan disebabkan posisi likuiditas perbankan yang meningkat," ujar Sekretaris LPS Samsu Adi Nugroho, Selasa (9/5/2017).

    • Ulasan :

      Perbankan hendaknya lebih memperhatikan ketentuan tingkat bunga penjaminan simpanan dalam rangka penghimpunan dana, serta memperhatikan kondisi likuiditas ke depan. Dengan demikian, bank dapat mematuhi ketentuan pengelolaan likuiditas perekonomian oleh Bank Indonesia, serta pengaturan dan pengawasan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

  • PERBANKAN
    • PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menerbitkan obligasi tanpa kupon (zero coupon bond) sebagai bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) I Tahap II 2017. Obligasi tersebut dipatok menyerap dana segar hingga Rp5 triliun. Aksi korporasi tersebut menjadikan Bank Mandiri sebagai bank pertama di Indonesia yang menerbitkan obligasi tanpa kupon. Direktur Wholesale Banking Bank Mandiri Royke Tumilar mengungkapkan, zero coupon bond akan diterbitkan dengan tenor tiga tahun dengan kisaran imbal hasil (yield) 7,4 persen hingga 8,15 persen. "Kami berharap, dengan menambah produk ini (zero coupon bond), seharusnya investor mempunyai opsi untuk melakukan investasi lebih banyak lagi," ujarnya, Senin (8/5/2017).

    • PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) membidik 200 ribu mitra layanan transporatasi daring, Go-Jek untuk menjadi debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Adapun potensi pembiayaannya diperkirakan mencapai diatas Rp2,6 triliun. Hal itu dilakukan melalui program Go-Jek Swadaya, di mana para mitra Go-Jek yang telah bekerja sama selama setahun bisa mengajukan KPR bersubsidi maupun KPR BTN Mikro. "Kami berharap 200 ribu mitra Go-Jek kami bisa layani dengan memberikan KPR subsidi maupun mikro sehingga mereka bisa memiliki kehidupan yang lebih baik lagi," tutur Direktur Consumer BTN Handayani, Selasa (9/5/2017).

    • Ulasan :

      Masyarakat sebagai konsumen sangat diuntungkan dengan kondisi ini. Demikian juga tentang program perumahan nasional akan menjadi lebih baik jika banyak bank yang terjun pada bisnis KPR. Pemerintah dapat mengajak perbankan untuk mendukung program tersebut dan itu sangat positif untuk tujuan terpenuhinya kebutuhan rumah selama ini.

Disclaimer : Dokumen ini hanya bertujuan sebagai informasi dan diperoleh dari berbagai sumber yang terpercaya, namun bukan merupakan jaminan keakuratan atau kelengkapan dan tidak boleh diandalkan sepenuhnya. Kondisi diatas dapat berubah setiap saat. Dilarang untuk menulis ulang apapun tanpa ijin tertulis dari Bank Jatim.