Pekan Kedua Juni 2015

15 juni 2015

Kategori : IR Weekly Review


  • MAKRO
    • Tanda – tanda pulihnya ekonomi AS telah diperlihatkan oleh sebuah laporan resmi dari Biro Sensus yang  menyatakan bahwa penjualan ritel AS mengalami kenaikan sebesar 1.2% di bulan Mei. Untuk basis tahunan, penjualan ritel AS telah alami kenaikan sebesar 2.7% di bulan Mei. Sementara itu, pada penjualan ritel inti di wilayah AS telah alami kenaikan sebesar 1.0% di bulan Mei. Laporan terpisah lainnya yang dirilis oleh Departemen Tenaga Kerja menyebutkan bahwa klaim pengangguran AS telah alami kenaikan sebanyak 2.000, yang disesuaikan secara musiman menjadi 279.000 pada minggu yang berakhir 6 Juni. Di waktu yang bersamaan sebuah laporan resmi yang dirilis oleh Biro Statistik Tenaga Kerja menyatakan bahwa harga barang impor AS telah alami kenaikan sebesar 1.3% di bulan Mei.
    • Biro Statistik Nasional Tiongkok Kamis 11/06/2015, merilis sejumlah data ekonomi Tiongkok yang diprediksi memiliki sentimen yang cukup kuat terhadap proyeksi ekonomi Tiongkok ke depannya. Badan milik pemerintah Tiongkok tersebut merilis laporan output industri Tiongkok yang berhasil bukukan pertumbuhan dan laporan investasi aset tetap (FAI) yang justru menunjukkan hal sebaliknya. Sementara itu untuk penjualan ritelnya dilaporkan berhasil mencatat kenaikan tipis pada bulan Mei dari yang tercatat di bulan sebelumnya. Dalam rilis laporan Biro Statistik Nasional Tiongkok ini dilaporkan bahwa tingkat penjualan retail Tiongkok yang merupakan indikator belanja konsumen negara ini, mengalami pertumbuhan sebesar 10,1 persen (yoy) di bulan Mei dari 10% (yoy) yang tercatat di bulan April. Sementara itu di sepanjang Januari—Mei 2015, nilai penjualan ritel toko-toko di Tiongkok sudah membukukan kenaikan sebesar 10,4%.
    • Standard & Poors memangkas peringkat untuk obligasi Yunani satu tingkat menjadi "CCC" pada Rabu, setelah negara yang kekurangan uang itu menunda pembayaran utang kepada Dana Moneter Internasional (IMF) minggu lalu. “Penundaan tampak menunjukkan bahwa pemerintah Yunani memprioritaskan pengeluaran pensiun dan domestik lainnya di atas kewajiban utang yang dijadwalkan," lapor Agence France Presse (AFP), kamis 11/05/2015.
    • Ulasan :
      Pemulihan beberapa indikator perekonomian di AS dan China, sangat berpengaruh terhadap perbaikan ekonomi secara global khususnya Indonesia, jika didukung oleh kebijakan yang tepat dari pemerintah dalam mengatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri, sepeti meningkatkan ekspor, pembatasan transaksi menggunakan mata uang asing, dan realisasi belanja pemerintah.
  • MIKRO
    • Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, Senin 08/06/2015, mengatakan Bank Indonesia akan mewaspadai potensi terjadinya perang mata uang atau "currency war"  yang mungkin terjadi sebagai dampak dari rencana penyesuaian suku bunga acuan Bank Sentral AS (The Fed) secara berkala. Perang mata uang yang dimaksud adalah suatu kondisi dimana masing-masing negara "sengaja" untuk melemahkan mata uangnya terhadap mata uang negara lain, dengan tujuan mempermudah ekspor dan memperbaiki neraca perdagangan. Untuk itu, ia kembali menegaskan dalam jangka pendek dan menengah, BI berupaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dollar AS agar para pelaku pasar tidak memiliki kekhawatiran terhadap kondisi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. 
    • Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk mendorong adanya good governance dalam penyusunan laporan keuangan dari industri keuangan dan nantinya bisa sesuai dengan standar internasional. Kerjasama dengan IAI juga terkait pengembangan standar akuntansi keuangan dan profesi akuntan dalam mendukung sektor jasa keuangan. Anggota Dewan Komisioner dan Ketua Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ilya Avianti mengatakan membuat laporan keuangan sesuai standar internasional sangatlah penting menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. “Kita ketahui bahwa era MEA ini kita sudah harus masuk ke dalam IFRS (International Financial Reporting Standards) standar internasional. Jadi diharapkan industri keuangan di Indonesia bisa mengikutinya," ungkap Ilya di Jakarta, Senin (8/6/2015).
    • Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sedang mengkaji pembentukan dana stabilisasi untuk memperkuat mitigasi perlambatan ekonomi serta antisipasi terhadap kemungkinan datangnya krisis. "Kita menyiapkan skemanya, ini bukan dana cadangan besar, tapi dana khusus untuk melakukan stabilisasi, untuk 'emergency'. Ini masih konsep, jadi belum kita lakukan dalam waktu dekat," katanya, seperti dilansir laman Antara, Kamis (11/6/2015).  Bambang mengatakan konsep dana stabilisasi ini akan mendukung skema "Bond Stabilization Framework" (BSF) yang selama ini menjadi salah satu mitigasi pemerintah ketika terjadi pembalikan arus modal yang bisa mengganggu kestabilan pasar. BSF merupakan kerangka kerja yang memuat mekanisme koordinasi unit-unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan dengan BUMN Asuransi dan Penjaminan di bawah koordinasi Kementerian BUMN dalam melakukan pembelian Surat Berharga Negara.
    • Ulasan :
      Kebijakan pembentukan dana stabilisasi untuk memperkuat mitigasi perlambatan ekonomi sangat diperlukan sebagai stimulus dalam kondisi perekonomian Indonesia yang tidak menentu saat ini. 
  • PERBANKAN
    • Bank Indonesia (BI) menambah waktu layanan kliring nasional dari empat kali menjadi lima kali dalam satu hari. "Apabila sebelumnya layanan transfer dana melalui kliring dilakukan empat kali sehari, saat ini pelayanan ditambah menjadi lima kali, yaitu pada pukul 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, dan 16.15 WIB," ujar Direktur Eksekutif Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran BI Bramudija Hadionoto di Jakarta, Rabu 10/05/2015. Lebih lanjut ia mengatakan layanan kliring warkat debit juga ditingkatkan menjadi empat kali, dimana sebelumnya layanan ini hanya dilaksanakan satu kali sehari. Mengingat pelaksanaan ketentuan ini memerlukan penyesuaian sistem internal di masing-masing peserta SKNBI Generasi II, maka diberlakukan masa transisi dan ketentuan ini akan efektif pada satu Januari 2016.
    • Ikatan Bankir Indonesia (IBI) membawa sembilan usulan untuk Rancangan Undang-undang Perbankan, salah satunya adalah bankir asing harus bisa berbahasa Indonesia. “Jangan malah kita yang berbahasa asing,” kata ketua IBI, Zulkifli Zaini usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI di Jakarta Kamis 11 Juni 2015. Selain soal bahasa, menurutnya ada dua hal pokok lain terkait profesi bankir yang harus diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Pertama soal, sertifikasi, menurutnya bankir asing yang bekerja di Indonesia harus memiliki sertifikasi resmi dari lembaga sertifikasi profesi di Indonesia. Kedua, bankir asing juga harus menjadi anggota asosiasi profesi di Indonesia. “Bankir yang kerja di Indonesia itu harus punya sertifikasi, sehingga diyakinkan memliki kompetensi, dan kita usulkan bankir yang kerja di Indonesia adalah anggota asosiasi profesi di Indonesia, sebagaimana kalau kita kerja di luar,” tambahnya. Selain soal profesi, IBI juga mengusung usulan-usulan lain terkait asas resiprokal, bentuk hukum kantor bank asing, izin pembukaan kantor bank dan kantor cabang bank, pembatasan kepemilikan bank asing, penghapusan pasal soal penanggungjawab pengelolaan dan dan soal Direktur Kepatuhan dalam RUU perbankan, kemudian soal uji kemampuan dan kepatutan direksi dan komisaris, soal kepegawaian bankir WNI dan WNA, soal batas waktu penyesuaian bank asing, dan sanksi administrasu dan ketentuan pidana.
    • PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta (Bank DKI) tengah mengkaji revisi target dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun ini. Jika sebelumnya perseroan menargetkan pertumbuhan kredit 22% tahun ini, saat ini sesuai perkembangan ekonomi terkini, perseroan memperkirakan realisasi pertumbuhan hanya di kisaran 15-16% saja. Kendati demikian, Direktur Utama Bank DKI Eko Budiwiyono mengaku masih terus menghitung besaran target baru. “Target kita sebelumnya kan 22%, tapi dalam perkembangannya, kemarin kan perbankan hanya sekitar 10% rata-rata ya. Saya enggak melihat kemungkinan untuk mempertahankan level 22%, karena proyek belum terealisasi, jadi kita menyesuaikan,” ujar Eko di Jakarta, Senin (8/6).
    • Ulasan :
      Kontribusi perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia berdampak cukup signifikan terhadap pencapaian rata-rata bisnis perbankan yang melakukan revisi terhadap penetapan target. Perubahan rencana bisnis baru perlu disesuaikan dengan kondisi yang dapat diprediksi.

Disclaimer : Dokumen ini hanya bertujuan sebagai informasi dan diperoleh dari berbagai sumber yang terpercaya, namun bukan merupakan jaminan keakuratan atau kelengkapan dan tidak boleh diandalkan sepenuhnya. Kondisi diatas dapat berubah setiap saat. Dilarang untuk menulis ulang apapun tanpa ijin tertulis dari Bank Jatim.