Pekan Kedua Desember 2016

16 desember 2016

Kategori : IR Weekly Review


  • MAKRO
    • Federal Reserve AS pada Rabu (14/12) menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin, seperti yang diharapkan. Dengan alasan untuk meningkatkan ekonomi selama satu bulan ke depan sebelum Presiden terpilih Donald Trump secara resmi berkantor di Gedung Putih. Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) sepakat untuk meningkatkan suku bunga dana federal pada kisaran 0,5 sampai 0,75 persen. Namun mereka memerlukan "tahapan" untuk meningkatkan kemajuan. Kenaikan suku bunga dari kisaran sebelumnya yaitu 0,25-0,5 persen adalah kenaikan pertama sejak Desember 2015 dan kedua kalinya selama satu dekade terakhir. Para pengamat akan memperhatikan secara teliti pemimpin Fed Janet Yellen menyusul pengumuman ini, seberapa cepat laju kenaikan suku bunga pada tahun depan. Banyak analis memperkirakan bank sentral akan menaikkan suku bunga secepatnya jika Trump menjanjikan belanja infrastruktur dan pemotongan pajak bahan bakar inflasi lebih cepat.

    • Inflasi Inggris tercatat ke level 1,2% pada November, atau meningkat sebesar 0,9% dibandingkan Oktober didorong kenaikan harga pakaian untuk menjadi yang terbesar dalam enam tahun. Laju Indeks Harga Konsumen (Consumer Prices Index/CPI) pada November juga melesar tertinggi sejak Oktober 2014, di level 1,3%. Selasa (13/12/2016) Biro Statistik Nasional (Office for National Statistics/ONS) mengatakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) juga menjadi pendorong, meski tidak terlalu besar. Kenaikan tersebut telah diimbangi oleh penurunan tarif tiket pesawat. "November sedikit rally, saat poundsterling mulai membaik untuk meredakan tekanan kepada inflasi serta bisnis impor bahan baku. Tetapi harga konsumen terus meningkat, terutama karena harga pakaian dan bahan bakar bertambah," ucap Kepala Inflasi ONS Mike Prestwood. 

    • Ulasan :

      Dampak kenaikan suku bunga The Fed terhadap negara lain antara lain dikhawatirkan terjadi aliran dana investor asing keluar dari negara berkembang termasuk Indonesia. Yang kedua terjadi tekanan terhadap mata uang negara berkembang di Asia pun termasuk rupiah. 

  • MIKRO
    • Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV tahun 2016 akan ada di kisaran 4,9 persen. Prognosa ini lebih baik dari perkiraan BI sebelumnya, 4,8 persen, namun lebih rendah jika dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu, 5,04 persen. “Pada perkiraan sebelumnya kami perkirakan pertumbuhan ekonomi di kuartal IV sekitar 4,8 persen tetapi sekarang pertumbuhan kuartal IV menurut perkiraan BI sudah bisa mendekati 5 persen, angkanya sekitar 4,9 sekian persenlah,” tutur Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityawasra saat ditemui di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Jumat (16/12). Dengan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I, II, dan III masing-masing sebesar 4,91 persen, 5,18 persen, dan 5,02 persen maka pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan BI ada di kisaran 5 persen. Angka itu sesuai dengan perkiraan pemerintah yang disebutkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    • Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempertahankan tingkat bunga penjaminan simpanan dalam rupiah dan valuta asing (valas) di Bank Umum, serta untuk simpanan dalam rupiah di Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Tingkat Bunga Penjaminan untuk periode 15 September 2016 sampai dengan 15 Januari 2017, tidak mengalami perubahan dengan rincian sebesar 6,25 persen untuk simpanan rupiah. Sementara simpanan valas memiliki tingkat bunga penjaminan 0,75 persen. Adapun, simpanan rupiah di BPR dipatok sebesar 8,75 persen. Sekretaris LPS, Samsu Adi Nugroho mengatakan tingkat bunga penjaminan tersebut masih sejalan dengan arah perkembangan terkini suku bunga simpanan perbankan. LPS memandang kondisi ekonomi makro dalam negeri masih cukup stabil dengan likuiditas perbankan yang memadai.

    • Ulasan :

      Seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan Indonesia harus memperhatikan faktor eksternal, pasca Pemilihan Presiden serta respon kebijakan moneter di Amerika Serikat, perlu dicermati karena berpotensi meningkatkan volatilitas pasar keuangan global khususnya emerging market yang dapat berdampak kepada perekonomian dan stabilitas keuangan domestic.

  • PERBANKAN
    • PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menempati urutan pertama sebagai bank persepsi program amnesti pajak penerima dana repatriasi milik wajib pajak (WP) hingga pertengahan Desember ini. BRI melaporkan telah menampung dana repatriasi sebanyak Rp11 triliun sampai 16 Desember 2016 lalu. "Dana repatriasi Rp11 triliun hingga Jumat kemarin. Desember ini kan belum berakhir, kita tunggu nanti sampai 31 Desember," ungkap Direktur Keuangan BRI Haru Koesmahargyo Minggu (18/12). Haru mencatat, harta warga negara Indonesia (WNI) yang pulang kampung melalui program repatriasi, kebanyakan berasal dari Singapura dan Amerika Serikat. Ia meyakini, dana repatriasi yang masuk ke dalam negeri masih akan bertambah sesuai dengan komitmen para WP yang ikut program tax amnesty. Ia menyebut angkanya secara keseluruhan akan tembus Rp143 triliun.

    • Bank Mandiri, BNI, PT Trans Bumi Serbaraja, dan PT SMI pada hari ini melakukan penandatanganan Perjanjian Kredit dengan sindikasi untuk proyek pembangunan jalan tol Serpong-Balaraja. Trans Bumi Serbaraja merupakan konsorsium kelompok usaha Sinar Mas Land, Astratel Nusantara (Astra Infrastructure) dan Kompas Gramedia. Realisasi pembangunan sudah dimulai dengan pekerjaan konstruksi jalan di STA 02+900 s/d 04+100 pada 15 Desember 2016. Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Sulaiman Arif Arianto mengatakan, perseroan memiliki komitmen kuat dalam mendukung proyek-proyek infrastruktur strategis, seperti jalan tol karena keberadaannya akan meningkatkan efisiensi usaha serta mampu menciptakan pusat ekonomi baru. "Proyek jalan tol menjadi salah satu fokus Bank Mandiri dalam penyaluran kredit infrastruktur, di mana per Oktober 2016 komitmen pembiayaan perseroan ke proyek jalan tol mencapai Rp15,4 triliun, atau sekitar 15% dari total komitmen kredit infrastruktur perseroan," tuturnya. Direktur BNI Anggoro Eko Cahyo mengatakan, perjanjian Kredit Sindikasi ini memiliki makna mendalam karena salah satu ikhtiar bersama dalam merealisasikan percepatan pembangunan infrastruktur.

    • Ulasan :

      Pelaksanaan kredit sindikasi apabila tidak cermat dan berhati-hati dapat menyebabkan risiko, sebab kredit sindikasi yang mengucurkan dana dalam jumlah besar rawan menyebabkan kredit macet. Hal ini mayoritas disebabkan karena adanya over run yang artinya perkiraan biaya proyek oleh debitur lebih rendah daripada kenyataan pelaksanaan di lapangan sehingga proyek gagal. Dampak lanjutannya, kredit macet ini dapat pula menyebabkan munculnya permasalahan hukum berupa korupsi karena adanya kerugian negara yang timbul. 

Disclaimer : Dokumen ini hanya bertujuan sebagai informasi dan diperoleh dari berbagai sumber yang terpercaya, namun bukan merupakan jaminan keakuratan atau kelengkapan dan tidak boleh diandalkan sepenuhnya. Kondisi diatas dapat berubah setiap saat. Dilarang untuk menulis ulang apapun tanpa ijin tertulis dari Bank Jatim.