Pekan Keempat Desember 2016

30 desember 2016

Kategori : IR Weekly Review


    • MAKRO
      • Tahun depan diprediksi masih akan penuh ketidakpastian ekonomi, apalagi bank sentral Amerika Serikat juga bakal menaikan suku bunganya, the Fed fund rate (FFR) sebanyak tiga kali. Hal ini tentu saja berdampak serius terhadap posisi dana-dana yang ada di negara emerging market seperti Indonesia. Namun sayangnya, di tengah ketidakpastian itu, instrumen moneter disebut tak bisa lagi mengantisipasi dampak dari kebijakan The Fed tersebut. “Jadi di tahun depan, the Fed yang akan menaikkan suku bunganya secara bertahap berpotensi melemahkan nilai tukar dan membuat pasar keuangan semakin rentan,” tandas ekonom INDEF, Bhima Yudhistira Adhinegara, di Jakarta, Selasa (27/12). Dengan kondisi demikian, kata dia, mestinya ada antisipasi kebijakan baik dari sisi fiskal maupun moneternya. Instrumen kebijakan tersebut diharapkan akan bisa mengantisiapsi dampaknya terhadap sektor keuangan dalam negeri. Sementara dari sisi fiskal, kondisi anggaran yang di tahun 2017 mengalami perubahan besar dengan meningkatkan kapasitas fiskal daerah harusnya bisa membuat daerah tak terguncang.

      • Yen menguat terhadap Dolar AS di sesi perdagangan Kamis (29/Desember) siang ini setelah dirilisnya Summary of Opinions dari Bank Sentral Jepang (BoJ). USD/JPY menggelinding turun ke bawah level 117.00. Perekonomian Jepang sedang berada dalam pemulihan yang moderat, terbantu oleh kuatnya sektor ekspor dan produksi industri, demikian menurut BoJ. Ringkasan Summary of Opinios BoJ dirilis beberapa hari setelah rapat kebijakan moneter tersebut, tepatnya pada tanggal 19-20 Desember, dan sebelum dirilisnya notulen rapat resmi. Ringkasan BoJ tersebut juga menunjukkan bahwa konsumsi swasta masih cukup mantap dan pertumbuhan masih relatif tinggi berkat stimulus fiskal dan pemulihan di pasar luar Jepang. USD/JPY tergelincir sejauh 116.86 setelah rilis Summary of Opinion BoJ, turun dari sebelumnya di angka 117.12. Saat berita ini ditulis, USD/JPY sudah makin terbenam ke kisaran 116.382. Pekan ini masih merupakan pekan liburan, sehingga rendahnya likuiditas dan banyaknya trading-desk kosong perlu dipertimbangkan.

      • Ulasan : 

        Ketidakpastian mengenai kenaikan suku bunga the Fed seringkali membuat perekonomian negara dengan emerging market juga semakin tidak menentu. Meskipun beberapa waktu lalu pemerintah telah berkomitmen untuk mengantisipasi dari kenaikan suku bunga the Fed, namun itu tidaklah cukup. Poin pentingya terdapat pada efektifitas dan efisiensi penyerapan anggaran daerah, karena dengan jumlah dana transfer daerah yang lebih besar dibandingkan belanja kementrian harus lebih berdampak. 

    • MIKRO
      • Lima pondok pesantren yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta akan segera menerapkan layanan transaksi non tunai. Lima Pondok pesantren tersebut di antaranya adalah Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding Scholl (MBS), Pondok Pesantren Al Munawir Krapyak, Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak, Pondok Pesantren Nurul Ummah Kota Gede dan Pondok Pesantren Mualimin. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Yogyakarta, Arif Budi Santosa mengatakan, gerakan layanan transaksi non tunai tersebut sebenarnya merupakan tindak lanjut penandatanganan kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Kantor Kementerian Agama. Gerakan layanan non tunai di Indonesia sebenarnya sudah mulai dilakukan sejak tahun 2014 lalu. "Di Yogyakarta pada 2015 lalu, kami sudah menerapkannya di Pondok Pesantren Pandanaran Sleman," tuturnya saat soft launching Layanan Non Tunai Pondok Pesantren MBS, Rabu (28/12/2016). Berbagai latar belakang menjadi penyebab mengapa pihaknya gencar melakukan layanan non tunai di pondok pesantren. Resiko kehilangan uang dari para santri, kesalahan administrasi pengurus pondok pesantren hingga ketidakefisienan waktu dari para pengelola santri dalam mengelola keuangan menjadi pertimbangan pemberlakuan layanan non tunai tersebut.

      • Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengeluarkan perizinan usaha PT Pendanaan Efek Indonesia (PEI) serta menerbitkan peraturan pendanaan efek pada kuartal pertama 2017. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal OJK, Gonthor R Aziz mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengupayakan untuk segera menerbitkan izin usaha dan mengeluarkan peraturan mengenai pendanaan efek, terkait pembentukan PEI oleh SRO pasar modal."Pada kuartal pertama tahun depan akan sudah ada izin usahanya (PEI), sehingga bisa segera beroperasi,” ujar Gonthor di Jakarta, Rabu (28/12/2016). Sebagaimana diketahui, belum lama ini BEI bersama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI) mendirikan PEI yang untuk tahap awal akan mendanai transaksi margin bagi perusahaan efek yang memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) di atas Rp250 miliar. Saat ini perusahaan sekuritas yang memiliki MKBD di atas Rp250 miliar antara lain:1. Indo Premier Securities memiliki MKBD sebesar Rp359,26 miliar. 2. Bahan Sekuritas memiliki MKBD sebesar Rp257.62 miliar. 3. BCA Sekuritas memiliki MKBD sebesar Rp337,84 miliar. 4. CitiGroup Securities Indonesia memiliki MKBD sebesar Rp408,79 miliar. 5. CLSA Securities Indoenesia memiliki MKBD sebesar Rp436,31 miliar. 6. Credit Suisse Indonesia memiliki MKBD Rp1,1 triliun. 7. Daewoo Securities Indonesia memiliki MKBD Rp382.66 miliar. 8. Danareksa Sekuritas memiliki MKBD Rp271,2 miliar. 9. Deutsche Securities Indonesia memiliki MKBD Rp299,63 miliar.10. JP Morgan Securities Indonesia memiliki MKBD sebesar Rp681,68 miliar. 11. Macquarie Capital Securites Indonesia memiliki MKBD sebesar Rp327.08 miliar.12. Mandiri Sekuritas memiliki MKBD sebesar Rp516,75 miliar.13. Maybank Kim Eng Securities Indonesia memiliki MKBD sebesar Rp732,63 miliar. 14. Merrill Lynch Indonesia memiliki MKBD sebesar Rp287,69 miliar. 15. Morgan Stanley Asia Indonesia memiliki MKBD sebesar Rp337,77 miliar. 

      • Ulasan :

        Seperti yang diketahui bahwa salah satu yang menjadi pertimbangan pemberlakuan dari layanan non tunai di Pondok Pesantren adalah unit usaha. Karena melalui unit-unit usaha tersebut, transaksi non tunai akan lebih berkembang pesar. Gerakan layanan non tunai tersebut pada intinya adalah demi pertimbangan keamanan dan juga efisiensi.

    • PERBANKAN
      • PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk menggandeng tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meningkatkan perhimpunan dana dan penyaluran kredit oleh perseroan. Direktur Utama BTN Maryono mengatakan, kerja sama dengan tujuh perusahaan pelat merah tersebut bertujuan untuk meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dan juga penyaluran kredit perumahan. Hal ini juga sejalan dengan araham Menteri BUMN Rini Soemarno untuk meningkatkan sinergi antara perusahaan BUMN. "Untuk jangka panjang, kerja sama ini akan bermanfaat untuk meningkatkan kredit dan penghimpunan dana bagi BTN," kata dia di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (29/12/2016). Ketujuh BUMN yang menjalin kerja sama dengan Bank BTN yaitu PT Bukit Asam (Persero), PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero), PT Semen Indonesia (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), Perum Perumnas dan BPJS Ketenagakerjaan. "Kemitraan ini dilakukan dalam rangka kerja sama business to business dengan mitra kerja potensial," imbuh dia.

      • PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mengaku tahun ini telah menyalurkan pinjaman untuk proyek-proyek infrastruktur hingga sebesar Rp97 triliun. Total angka tersebut meningkat hingga 50% dibanding tahun lalu. Senior Executive Vice President (SEVP) Bank Mandiri Alexandra Askandar mengungkapkan, proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai dari pinjaman kredit perseroan antara lain jalan tol, pembangkit listrik, dan pelabuhan. Untuk kereta api sendiri, Bank Mandiri telah menyalurkan pinjaman hampir sekitar Rp5 triliun. "K‎ita sudah salurkan sekitar hampir Rp5 triliun. Tapi secara menyeluruh untuk infrastruktur tahun ini pertumbuhannya sangat signifikan dari tahun lalu, hampir 50% dari tahun lalu (pertumbuhannya). Jadi, sampai saat ini hampir Rp97 triliun," katanya di Plaza Mandiri, Jakarta, Selasa (27/12/2016). Menurutnya, Bank Mandiri tahun ini telah berkontribusi dalam pendanaan proyek infrastruktur nasional sebesar 10% dari anggaran yang dibutuhkan. Pihaknya berharap, tahun ini kontribusinya bisa mencapai 14%.

      • Ulasan : 

        Melalui sinergi tersebut, karyawan-karyawan dari BUMN yang menandatangani kerja sama tersebut berpotensi mendapatkan berbagai fasilitas dari Bank BTN. Selain itu, peserta-peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dapat menjadi debitur potensial. 

    Disclaimer : Dokumen ini hanya bertujuan sebagai informasi dan diperoleh dari berbagai sumber yang terpercaya, namun bukan merupakan jaminan keakuratan atau kelengkapan dan tidak boleh diandalkan sepenuhnya. Kondisi diatas dapat berubah setiap saat. Dilarang untuk menulis ulang apapun tanpa ijin tertulis dari Bank Jatim.