Pekan Kedua Juli 2017

01 agustus 2017

Kategori : IR Weekly Review


  • MAKRO
    • Organisasi Pendanaan Moneter Internasional (International Monetery Fund/IMF) menilai, target Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati yang menginginkan agar rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 16 persen pada 2019 mendatang merupakan target yang ambisius. Direktur Pelaksana IMF Mitsuhiro Furusawa mengatakan, target tersebut ambisius lantaran sampai tahun lalu, rasio pajak Indonesia terhadap PDB baru mencapai 10,3 persen. Kendati demikian, IMF akan memberikan dukungan kepada pemerintah Indonesia dalam mengejar target tersebut. "Saya pikir ini adalah suatu target yang ambisius. Saya harap itu bisa dicapai. Yang terpenting adanya keinginan dari pemerintah. IMF sepenuhnya mendukung," ujar Furusawa pada Konferensi Tingkat Tinggi IMF-Indonesia, Rabu (12/7/2017).

    • Bank sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve (The Fed) menilai perekonomian negaranya cukup sehat untuk kenaikan suku bunga dan memulai penurunan portofolio obligasi dalam skala yang besar. Gubernur The Fed Janet Yellen dalam salah satu penampilan terakhirnya di hadapan Kongres, menggambarkan sebuah ekonomi yang tumbuh perlahan, terus menambahkan pekerjaan, dan mendapat manfaat dari konsumsi rumah tangga yang bagus serta lonjakan investasi bisnis, juga didukung oleh kondisi ekonomi yang lebih kuat di luar negeri. "The Fed terus berharap bahwa evolusi ekonomi akan menjamin kenaikan bertahap dalam suku bunga acuan dari waktu ke waktu. Pengurangan portofolio The Fed lebih dari US$4 triliun kemungkinan akan dimulai tahun ini," katanya seperti dilansir dari Reuters, Kamis (13/7/2017).

    • Ulasan :

      Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah. artinya, peningkatan pungutan pajak secara langsung meningkatkan pendapatan pemerintah.

  • MIKRO
    • Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia (BI), hari ini, Jumat (14/7/2017), menyimpulkan tiga kebijakan utama sebagai strategi memperluas diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi di daerah. Upaya perluasan sumber ekonomi daerah diperlukan, mengingat belum pulihnya harga komoditas berisiko menekan pertumbuhan ekonomi daerah yang terlalu mengandalkan sumber daya alam (SDA). Hal itu tercermin pada pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) yang terus merosot sejak lima tahun terakhir. Perekonomian provinsi yang mengandalkan sektor tambang, perkebunan, dan pertanian ini hanya tumbuh sekitar 2 persen di tahun lalu, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. "Strategi pertama, yaitu memperkuat pembangunan infrastruktur dasar daerah, terus mengembangkan investasi sumber daya manusia yang terampil dan memperkuat tata kelola birokrasi," tutur Gubernur BI Agus DW Martowardojo dalam konferensi pers di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (14/7/2017).

    • Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang kebutuhan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan menjadi semakin penting di tengah situasi perubahan ekonomi global yang berlangsung cepat. Untuk itu, diperlukan kebijakan dan perangkat regulasi yang komprehensif serta perilaku pelaku industri keuangan yang lebih terukur dalam mengambil risiko. Ini agar sistem keuangan dan perekonomian tetap resilient dalam mengantisipasi gejolak yang dapat muncul sewaktu-waktu. Untuk merealisasikannya, diperlukan pemahaman yang holistic mengenai kondisi lingkungan yang sedang terjadi, potensi risiko yang berkembang, serta kebutuhan dari industri keuangan. "Kesiapan menghadapi krisis bukanlah proses sekali waktu, melainkan perjalanan yang tidak akan pernah berakhir," kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto dalam rilisnya, Kamis (13/7/2017).

    • Ulasan :

      Situasi ketidakpastian masih menyelimuti perekonomian dunia, terdapat dinamika yang menambah ketidakpastian tersebut, seperti harga komoditas yang masih mengalami tekanan. Faktor-faktor risiko ini turut memberikan tekanan terhadap stabilitas sistem keuangan, dan pada gilirannya berpotensi mengganggu proses pemulihan.

  • PERBANKAN
    • Bank Mandiri bekerja sama dengan institusi keuangan Korea Selatan, NongHyup Financial Group untuk menggarap sejumlah bisnis perbankan. Kerja sama tersebut antara lain pembiayaan korporasi, pembiayaan perdagangan, remitansi, pengembangan bisnis teknologi keuangan (fintech) serta pembiayaan sektor pertanian di Indonesia. Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pihaknya menyadari kerja sama dengan lembaga pembiayaan internasional sangat penting untuk bisa menciptakan nilai tambah pada inovasi produk dan layanan perbankan Bank Mandiri. “Belajar dari pengalaman Nonghyup Financial Group, kami meyakini sinergi ini akan sangat mendukung Bank Mandiri merealisasikan peran sebagai institusi keuangan milik pemerintah dan agen pembangunan,” kata Kartika di Jakarta, Senin (17/7/2017).

    • Perayaan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-70 dimanfaatkan oleh PT Bank Negara Indonesia Tbk atau BNI dan perusahaan anaknya, dalam hal ini BNI Syariah untuk mengembangkan jaringan dalam menyalurkan pembiayaan bagi koperasi atau usaha mikro dan kecil. Kali ini, BNI menggandeng PT TaniHub sebagai pengembang platform pemasaran produk-produk pertanian secara digital atau e-commerce, adapun BNI Syariah menggandeng beberapa koperasi untuk kerja sama pemanfaatan layanan perbankannya.

    • Ulasan :

      Dukungan melalui pemberdayaan potensi dan peluang bisnis dengan mengoptimalkan pemanfaatan produk dan jasa perbankan, serta akses pembiayaan seluas-luasnya bagi pengusaha UMKM dan koperasi dapat mendorong dan meningkatkan pengembangan Koperasi dan sektor UMKM di tanah air.

Disclaimer : Dokumen ini hanya bertujuan sebagai informasi dan diperoleh dari berbagai sumber yang terpercaya, namun bukan merupakan jaminan keakuratan atau kelengkapan dan tidak boleh diandalkan sepenuhnya. Kondisi diatas dapat berubah setiap saat. Dilarang untuk menulis ulang apapun tanpa ijin tertulis dari Bank Jatim.